UU Perfilman Dinilai Gagal, Deddy Mizwar Ingin 'Tegur' SBY

Foto: Johan Sompotan

JAKARTA - Dalam waktu dekat ini, sejumlah aktor senior berencana menggugat presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, SBY dinilai gagal menjalankan peraturan perfilman yang ada di Indonesia, terutama UU perfilman nomor 33 tahun 2009.

"Oh harus siap, karena sudah dua tahun lebih tidak ada satu pasal pun yang dijalankan, kecuali kemarin ada pelantikan anggota lembaga sensor. Jadi kegagalan menurut saya dalam pemerintahan SBY," kata Deddy saat ditemui saat ditemui dalam seminar sehari ‘Aku Cinta Film Indonesia' di Gedung Film, MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2012).

Kendati berencana melakukan aksi penggugatan, namun Deddy memastikan tidak akan menjatuhkan SBY.

"Tapi tidak memfonis SBY, kalau dia dengar mungkin enggak ada persoalan. Saya sayang dengan dia (SBY), makanya saya ingatin dia. Bukan ingin menjatuhkan dia," imbuhnya.

Menurut Deddy, beberapa kendala tersebut bisa dibenahi dengan dimulai dari politik pemerintah. Atau bahkan menurutnya, sama sekali tidak usah diurus, karena orang film bisa mengurus sendiri.

"Seperti selama ini orang film jatuh bangun bukan karena pemerintah, tapi karena ekspektasinya enggak ada peranan pemerintah secara signifkan karena bujetnya sangat kecil," jelas Deddy.

Namun, Deddy memastikan semua kesalahan itu diakui tidak berasal dari presiden, tapi juga dari pembuat undang-undang.

"Karena sudah ada kekeliruan di awal. Sekarang saja masih ruwet pembagiannya. Tapi ini kekeliruan dari kebijakan presiden, karena enggak membaca UU atau kekeliruan pembuat UU yang tak lazim, tapi UU itu dipaksakan lahir," tandasnya.(ega)